Artikel Ringan : Haruskah Korbankan Tugas Utama Demi Permintaan Masyarakat ?


Artikel Ringan :
Haruskah Korbankan Tugas Utama Demi Permintaan Masyarakat ?




 pada suatu hari, seorang Polisi yang sedang menjalankan tugas mengatur lalu lintas menghentikan seorang pengendara mobil dan motor karena melakukan pelanggaran lalu lintas. Selain melakukan penilangan dia pun memberikan pemahaman tentang lalu lintas, karena ia merasa bahwa pelanggaran dilakukan lebih banyak kurang pemahaman daripada kesengajaan si pengendara untuk melanggar aturan.
Atas sikapnya yang santun dan profesional, menyebabkan beberapa warga berempati dan membuat surat ke kantor kepolisian setempat agar diberikan kegiatan semacam sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam berkendara yang baik. Kepala kantor pun menyetujui dengan membuka program kegiatan tersebut dan menginstruksikan kepada polisi tersebut sebagai koordinator pelaksana.
Program berjalan sukses dan tersiar ke seluruh antero daerah tersebut. Selain itu hasil program terlihat nyata, karena pelanggaran lalu lintas mulai berkurang di daerahnya. Bahkan banyak warga yang mengikuti program tersebut untuk membuat SIM baru, karena setelah mengikuti program tersebut, saat dilakukan pengujian tentang pemahaman aturan dan tes berkendara berlangsung sukses.
Namun yang jadi permasalahan, begitu banyak permintaan dari warga yang tidak dapat terpenuhi karena anggaran yang tersedia untuk kegiatan program tersebut. Mendengar keluhan kantor kepolisian tersebut, beberapa warga berkirim surat kepada pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran tersebut dan penyelenggaraan program agar dilakukan di beberapa lokasi tempat warga. Pemda setempat pun menyambut dengan baik karena program tersebut dianggap sangat efektif.
Selang beberapa tahun, kepala kantor kepolisian merasa galau, hatinya berkecamuk atas dilema yang dihadapinya. Disatu sisi, program tersebut berhasil dan diminati oleh masyarakat. Namun disisi lain, tupoksi yang harus dijalankan anak buah menjadi berkurang sebagai pengatur lalu lintas karena sebagian bertugas melakukan pembinaan atas program tersebut.
Sebagai kepala kantor kepolisian, beliau memahami perilaku anak buahnya karena penghasilan sebagai pegawai negeri yang “pas-pasan”. Kalau dahulu, ada beberapa anak buahnya yang “nakal” saat menilang pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Namun saat ini dapat diatasi, karena adanya program Sosialiasi dan Bimtek sehingga anak buahnya yang ditugaskan mendapat “penghasilan tambahan” sebagai pengajar. Program tersebut justru didukung oleh Kepolisian Pusat dan mendapat respon yang baik saat beliau melaporkannya.
Kegamangan yang beliau rasakan adalah kekhawatiran jika anak buahnya “terlena” dengan adanya program tersebut, akan mengabaikan tugas yang sesungguhnya sebagai polisi pengatur lalu lintas. Beliau khawatir atas tugas dan fungsi kepolisian yang sebenarnya akan terbengkalai karena keterbatasan personil yang sebagian menjalankan tugas tambahan tersebut dan bukan karena keterbatasan anggaran yang telah dipenuhi oleh pemda setempat.
Hal tersebut dialaminya, ketika daerah tersebut kedatangan seorang pejabat pusat, karena ada acara kegiatan nasional. Adanya keengganan sikap anak buahnya menerima perintah untuk “berjaga” di beberapa pos-pos tertentu untuk mengatur lalu lintas, dengan alasan bentrok (atau sengaja dibentrokkan) dengan jadwal mengajar dalam program Bimtek tersebut. Haruskah beliau mengambil kebijakan untuk mengurangi program tersebut karena bukan tugas utama?. Di sisi lain, sambutan masyarakat yang begitu positif adanya program tersebut, adanya beberapa penghargaan dari Kepala Daerah maupun pejabat kepolisian pusat, yang meminta agar tetap melanjutkan program tersebut.
Banjarbaru, Akhir Januari 2014
( CB/AL )

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cinta NKRI sebagai Jargon semata!

Cinta NKRI sebagai Jargon semata! Bukannya mau narsis atau pencitraan.. Atau mungkin terlalu pelit... Menyempatkan jika pulang mengajak keluarga untuk makan di warung rakyat alias Warteg. Saya selalu mendidik keluarga untuk berusaha belanja di warung kecil, makan di restoran atau warung pribumi, beli pakaian atau sepatu di toko atau pasar rakyat. Mungkin juga karena penghasilan pas2an sbg pegawai negeri, namun mujarab pula.. Usai dewasa mereka tak pernah menuntut sesuatu yg berlebihan dalam memenuhi kebutuhan dan sikap prihatin. Walau jika mereka memaksa meminta mungkin saja saya mampu untuk membeli baju atau sepatu bermerek dan makan direstoran ternama. Pembiasaan yg saya tanam kepada keluarga, semata2 saya berharap kepada mereka untuk selalu berpihak kepada rakyat kecil jika mereka kelak menjadi "orang". Saya teringat waktu kuliah pada dosen yg punya gelar lulusan luar negeri. Namun saat pulang tetap bersikap sama, belanja di pasar tradisional atau maka...
Baca selengkapnya

Siapkah Kita Menerima Segala Konsekuensi Demi Remunerasi ?

Bertemu Kawan Lama : Pucuk di cinta Ulam pun Tiba  Nasib baik sedang menaungi saya minggu-minggu ini, walau minggu lalu saya sudah pulang ke Bekasi karena ’Harpitnas’ (adanya hari libur nasional diakhir pekan), tiba-tiba saya dikontak oleh Kepala Bidang IPP agar menyertai beliau ke Bandung seraya menyerahkan surat pemberitahuan mengenai adanya kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Departemen Pertanian. Pucuk dicinta ulam pun tiba tanpa berpikir panjang, saya pun langsung menyanggupinya. Ketika menunggu keberangkatan di ruang tunggu (Apron) Bandara Juanda, Sidoarjo saya bertemu dengan kawan karib lama (kawan satu sekolah SMA dan STAN), ternyata saat ini dia sudah pindah tugas di Surabaya dan akan pulang ke Jakarta seperti biasanya menjelang akhir pekan. Sangat kebetulan sekali ketika menaiki pesawat, kami pun duduk bersebelahan pula, dengan rasa gembira kami menumpahkan rasa kerinduan karena sudah lama tidak bertemu kemudian bercerita banyak sepanjang perjalanan di dalam pe...
Baca selengkapnya
Artikel:  Penerapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan BPKP. Oleh: Cakbro Pengantar Zona Integritas? Apa itu? Kok baru dengar? Apa sama dengan integrasi?. Sebenarnya itu bukan hal baru. Konsep ini sudah “ditawarkan” pemerintah sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program hal reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Zona integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep island of integrity. Island of integrity atau pulau integritas biasa digunakan oleh pemeirntah maupun NGO untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Terdapat dua kata kunci dalam zona integritas, yaitu integrity ataupun integritas dan island/zone atau pulau/kepulauan....
Baca selengkapnya