Caping Gunung Cak Bro

The Role of BPKP to Encourage Private Parties in Eradicating Corruption By: Subroto A. Introduction According to the Corruption Eradication Commission's ( Komisi Pemberantasan Korupsi- KPK) , Program Education and Community Services Coordinator, Roro Wide Sulistyowati, based on data from 2014-2017, the majority of perpetrators of criminal acts of corruption were private professions, namely 164 cases. While the second rank is official 148 cases and the third rank is DPR / DPRD as many as 129 cases. (5/10/2017).   Furthermore, mayors, regents and deputy regents ranked next with a total of 60 cases, followed by official heads of 25 cases, governors as many as 17 cases, judges as many as 15 cases, commissioners 7 cases, ambassadors 4 cases and others as many as 81 cases. While the types of criminal acts of corruption that occur in Indonesia according to Roro Wide, there are seven forms, namely, loss of state money, bribery, embezzlement in office, fraudulent a...

Artikel:  Penerapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan BPKP. Oleh: Cakbro Pengantar Zona Integritas? Apa itu? Kok baru dengar? Apa sama dengan integrasi?. Sebenarnya itu bukan hal baru. Konsep ini sudah “ditawarkan” pemerintah sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program hal reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Zona integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep island of integrity. Island of integrity atau pulau integritas biasa digunakan oleh pemeirntah maupun NGO untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Terdapat dua kata kunci dalam zona integritas, yaitu integrity ataupun integritas dan island/zone atau pulau/kepulauan....

Artikel Semi Serius (ASUS): Kultur Mudik Lebaran di Indonesia dan Dampak Tular Positif  Sebagai Pemerkuat Ekonomi di Daerah Oleh: Cak Bro *PENGANTAR* Sebelum menjelang Ramadhan, di media terangkat berita tentang protes para pengusaha atas tambahan cuti bersama Lebaran tahun 2018 karena dikhawatirkan akan mengganggu roda perekonomian para pelaku usaha. Akhirnya Wakil Presiden RI Juduf Kalla memberikan pernyataan bahwa libur tambahan tidak akan membuat ekonomi macet, justru sebaliknya cuma beda porsinya. Terutama pergerakan ekonomi di bidang Wisata dan wisata kuliner di daerah. (Selasa, 8/5/2018, Kompas.com ) *GELIAT EKONOMI DAERAH SAAT MUDIK LEBARAN* MUDIK Lebaran merupakan ritual tahunan yang menyertai setiap perayaan hari raya Idul Fitri di Indonesia khususnya. Padahal jika dicermati peristiwa mudik Lebaran di Indonesia bisa dibilang cukup fenomenal. Bagaimana tidak? Pertama, mudik Lebaran melibatkan pergerakan jutaan penduduk di seluruh wilayah In...

Oleh Subroto, Ak.,MM (Kasubbid Pemanfaatan, Puslitbang, BPKP) v   Pengantar : Awal mula ketika saya masih di kantor perwakilan kecil, saya mendengar dan belum mengerti apakah itu budaya kerja?, saya merasa skeptis bahwa program budaya kerja dapat diterapkan di kantor kita secara efektif. Saya menganggap bahwa Program budaya kerja hanya diperuntukkan untuk kantor perwakilan besar, karena hanya mengusung suatu budaya lokal yang menampilkan dari sisi kesenian belaka. Dalam pikiran sempit saya, kata budaya lebih berkonotasi tentang adat atau kesenian lokal belaka. Dengan demikian, saya menganggap bahwa program budaya kerja  adalah suatu kegiatan seremonial berupa atraksi kesenian daerah yang ditampilkan ketika salah satu pejabat BPKP Pusat datang ke suatu kantor perwakilan. Saya pun mulai mencari buku-buku sebagai perbendaharaan tentang makna budaya kerja, ternyata anggapan saya itu salah besar!. Menurut perbendaharaan kata bahwa budaya adalah kebiasan-kebiasaan a...